YOGYAKARTA – Berkomitmen tinggi dalam menghadirkan pelayanan prima (service excellence) bagi masyarakat, Balai Besar POM di Yogyakarta bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM menggelar pelayanan prima pengajuan nomor izin edar (NIE) pangan. Kegiatan bertajuk Percepatan Evaluasi dan Konsultasi Registrasi Pangan Olahan ini berlangsung selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu (14–15/07/2026), bertempat di Aula Balai Besar POM di Yogyakarta.
Kegiatan ini diadakan karena kepemilikan Nomor Izin Edar (NIE) kini menjadi kunci krusial bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum, NIE merupakan “tiket emas” bagi produk lokal untuk membangun kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, hingga memberikan kepastian keberlanjutan bisnis.
Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, Ani Fatimah Isfarjanti, menegaskan bahwa seluruh produk pangan olahan kemasan wajib memiliki legalitas hukum demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. “Selama dua hari ini, kami mengundang 100 UMKM pangan olahan di wilayah DIY dan Banyumas untuk mempermudah serta mempercepat proses pendaftaran. Ini merupakan bentuk dukungan nyata Badan POM agar UMKM dapat terus berkembang dan produknya memiliki legalitas yang sah, dan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2026, biaya registrasi pangan olahan di Badan POM untuk UMKM sebesar 0 rupiah, sekali lagi Nol rupiah,” ujar Ani.
Melalui skema pelayanan jemput bola ini, sebanyak 47 Persetujuan Pendaftaran Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) NIE pangan olahan berhasil diterbitkan langsung bagi para pelaku UMKM. Selain itu, tercatat pula 18 akun registrasi pangan olahan telah disetujui dan terbit 14 PB UMKU Izin Penerapan Cara Produksi pangan Olahan yang baik untuk skala usaha mikro kecil
Para peserta menyambut antusias program akselerasi ini. Salah satu pelaku UMKM yang hadir, Rilla Tersiadewi, menyampaikan bahwa mekanisme desk evaluasi tatap muka ini sangat membantu memangkas waktu birokrasi secara signifikan. “Jika melalui aplikasi reguler, antrean peninjauan bisa cukup lama. Namun dengan adanya desk evaluasi ini, prosesnya jauh lebih cepat, bahkan dokumen bisa langsung selesai dalam satu hari. Kami berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan lebih sering,” ungkap Rilla penuh apresiasi.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan sertifikat PB UMKU IP CPPOB oleh Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta dan PB UMKU NIE oleh Direktur Registrasi Pangan Olahan secara simbolis kepada perwakilan pelaku usaha.
Dengan kantong izin edar resmi ini, UMKM pangan olahan di wilayah DIY dan sekitarnya diharapkan mampu mendongkrak daya saing mereka, memperluas jangkauan pemasaran hingga ke jaringan ritel modern dan pasar ekspor, serta memberikan jaminan keamanan total bagi konsumen. Langkah konkret ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mendorong UMKM lokal untuk "naik kelas" lewat sistem perizinan yang transparan, cepat, dan akuntabel.
BBPOM di Yogyakarta
