YOGYAKARTA – Resistensi antimikroba telah menjadi ancaman global yang memiliki dampak kesehatan dan sosial-ekonomi yang dapat membawa manusia ke masa dimana tidak ada antimikroba yang digunakan secara efektif. Pelayanan antibiotik oleh tenaga kesehatan belum sesuai dengan ketentuan untuk mengurangi risiko resistensi antibiotik, untuk itu diperlukan kegiatan pengawasan bersama (joint inspection).
Joint inspection diperlukan untuk melihat integritas rantai distribusi/ peredaran bahan obat dan obat jadi (antimikroba dan obat lainnya*) yang beririsan digunakan di manusia, hewan, dan ikan dan juga ini diperlukan agar pengawasan obat dapat dilaksanakan dengan benar, transparan, konsisten, profesional, berbasis bukti (evidence-based) dan terdokumentasi secara lengkap. Dalam rangka persiapan pengawasan bersama ini dilakukan advokasi pada Selasa (11/06/2024) diikuti 35 peserta, dilaksanakan di salah satu hotel di Yogyakarta.
Peserta advokasi yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan, Balai Besar Veteriner, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Ikatan Apoteker Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Apotek Veteriner dan peserta internal BBPOM di Yogyakarta diharapkan berkomitmen untuk mengendalikan peredaran antibiotik dan mendorong tenaga kesehatan dalam peresepan dan pelayanan untuk menggunakan antibiotik secara rasional dan bijak, serta sepakat untuk memperkuat kolaborasi multisektoral melalui kegiatan joint inspection sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
Penggunaan antimikroba yang berlebihan dalam pengobatan manusia adalah penyebab utama dari krisis resistensi antibiotik saat ini. Selain itu penggunaan antibiotik yang berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik dalam produksi hewan juga merupakan faktor penting penyebab resistensi antibiotik.
BBPOM di Yogyakarta
