Penyalahgunaan psikotropika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap psikotropika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan psikotropika dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu, upaya pemberantasan peredaran gelap psikotropika terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dr. Sarminto M.Kes. pada acara pembukaan kegiatan pertemua CJS tanggal 29 November 2012 di Yogyakarta. Beliau mendukung dan mengapresiate kegiatan yang bertujuan mencegah dan mengendalikan terjadinya penyalahgunaan psikotropika, melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan psikotropika, memberantas peredaran gelap psikotropika, serta mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap psikotropika.
Pertemuan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Dra. Zulaimah, M.Si., Apt. tentang Hasil Pengawasan Psikotropika yang sering disalahgunakan. Beliau menyampaikan pengawasan yang telah dilakukan BBPOM di Yogyakarta bahwa, psikotropika yang sering disalahgunakan yaitu 2 merk psikotropika yang berisi Alprazolam dan Clonazepam. Untuk menuntaskan permasalahan penulisan dan pelayanan kombinasi resep yang terindikasi untuk disalahgunakan dan bahkan tidak sesuai dengan diagnosa yang seharusnya. Paparan kedua oleh dr. Arsanti, Sp.KJ. tentang Pola Terapi Psikotropika Pasien Penyakit Jiwa di RS Grasia Yogyakarta serta paparan oleh dr. Bambang Suryono, Sp.An.,KIC.,M.Kes dari Ikatan Dokter Indonesia tentang Peran Berbagai Pihak Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika. Acara dilanjutkan dengan FGD yang dibagi dalam 4 kelompok, yakni Kelompok Profesi (IDI, IAI dan Perguruan Tinggi), Kelompok Pelayanan Kesehatan (RS. dan Puskesmas) dan Kelompok Regulasi (Dinkes, Biro Hukum, DPRD) serta Kelompok Penindakan (BNN., Polri, Satpol PP., dan BBPOM). Acara diakhiri dengan pemaparan rumusan hasil diskusi masing-masing kelompok yang merekomendasikan rencana aksi selanjutnya.
BBPOM di Yogyakarta
