YOGYAKARTA – Kepemilikan Nomor Izin Edar (NIE) kini menjadi kunci penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang. Bukan sekadar memenuhi kewajiban hukum, NIE juga menjadi “tiket” bagi produk lokal untuk membangun kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, hingga memberikan kepastian bisnis. Mengingat pentingnya NIE ini Balai Besar POM di Yogyakarta menggelar kegiatan Desk Evaluasi dan Konsultasi Registrasi Pangan Olahan.
Kegiatan yang digelar pada hari Selasa dan Rabu (27–28/04/2026) di Balai Besar POM di Yogyakarta ini merupakan hasil sinergi dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM. Program tersebut bertujuan mempercepat proses pengajuan izin edar, khususnya bagi pelaku UMKM pangan olahan. Sebanyak 60 Persetujuan Pendaftaran Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) NIE pangan olahan berhasil diterbitkan dan 64 permohonan yang masih dalam proses evaluasi. Pada desk juga berhasil di terbitkan 5 akun baru serta melayani 5 penambahan KBLI dan 5 konsultasi Ijin Penerapan Program Manajemen Resiko.
Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, Ani Fatimah Isfarjanti, menegaskan bahwa seluruh produk pangan olahan kemasan wajib memiliki legalitas untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. “Selama dua hari ini, kami mengundang 70 UMKM pangan olahan di wilayah DIY untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran. Ini merupakan bentuk dukungan nyata agar UMKM dapat berkembang dan produknya memiliki legalitas,” ujarnya.
Para peserta pun menyambut positif kegiatan ini. Salah satu pelaku UMKM, Sasongko Ruminto Putro menyampaikan bahwa mekanisme desk evaluasi sangat membantu mempercepat proses registrasi. “Jika melalui aplikasi, antrean bisa cukup lama. Dengan desk evaluasi ini, prosesnya jauh lebih cepat, bahkan dapat selesai dalam satu hari. Kami berharap kegiatan seperti ini dilaksanakan lebih sering,” ungkapnya.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan sertifikat PB UMKU NIE kepada perwakilan pelaku usaha oleh Kepala Balai Besar POM di Yohyakarta. Dengan diterbitkannya izin edar tersebut, UMKM pangan olahan di DIY diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pemasaran hingga ke ritel modern dan pasar ekspor, serta memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Upaya ini juga menjadi langkah konkret pemerintah dalam mendorong UMKM “naik kelas” melalui percepatan legalitas usaha.
