Yogyakarta – Senin (28/07/2025), BBPOM di Yogyakarta selenggarakan Bimbingan Teknis Pengendalian AMR di Hotel Harper, diikuti oleh 57 peserta yang terdiri dari Apoteker Penanggungjawab Apotek di D.I. Yogyakarta, dan peserta internal BBPOM di Yogyakarta. Bimtek Pengendalian AMR dimaksudkan untuk mengurangi risiko resistensi antimikroba melalui penggunaan antibiotik secara bijak yaitu tepat, efektif dan efisien serta aman dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan sesuai regulasi yang ada
Resistensi antimikroba telah menjadi pandemi secara diam - diam (silent pandemic) yang tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia namun juga kesehatan hewan dan lingkungan Menyadari urgensi ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan pengendalian resistensi antimikroba sebagai bagian dari Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Badan POM sebagai lembaga yang bertugas dalam pengawasan Obat dan Makanan, memiliki peran penting dalam memastikan distribusi dan penggunaan obat berjalan sesuai ketentuan
Dalam STRANAS Pengendalian Resistensi Antimikroba, BPOM dilibatkan dalam beberapa intervensi khususnya di intervensi 14 dimana target pada tahun 2029 adalah “Penjualan antibiotik tanpa resep berkurang 50% di masyarakat”. Penetapan target sebesar ini didapatkan berdasarkan kajian terhadap hasil pengawasan oleh Badan POM. Harapannya dengan adanya indikator ini, maka dapat menekan penyerahan antibiotik yang tidak rasional di pelayanan kefarmasian dan mendukung nilai yang baik terhadap indeks konsumsi dan penggunaan (antimicrobial consumption/AMC dan antimicrobial use/AMU) secara nasional. 
Berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Yogyakarta banyak ditemukan apotek yang melakukan penyerahan obat khususnya antibiotik secara daring melalui PSEF, namun masih terdapat pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan kegiatan Bimbingan Teknis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang resistensi antimikroba, penyebab terjadinya resistensi antimikroba dan dampaknya yang merugikan terhadap kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan antibiotik secara daring, serta memperkuat peran dan tanggung jawab apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian di apotek dalam mencegah praktik penyerahan antibiotik yang tidak sesuai ketentuan.
