Yogyakarta, Sebanyak 18 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang pangan mengikuti kegiatan desk pendampingan yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Yogyakarta, Kamis (31/07/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Edukasi BBPOM di Yogyakarta ini bertujuan memberikan bantuan teknis kepada pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi sarana produksi maupun proses registrasi produk pangan olahan.
Ketua Tim Sertifikasi BBPOM di Yogyakarta, Ratna Widi Astuti, menekankan pentingnya keaktifan pelaku usaha dalam menyiapkan seluruh dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. Ia menyampaikan bahwa kecepatan proses sertifikasi atau registrasi sangat bergantung pada inisiatif dari para pelaku usaha itu sendiri. “Bagi pelaku usaha yang aktif, proses sertifikasi atau registrasi bisa diselesaikan dengan cepat. Namun sebaliknya, jika pelaku usaha tidak proaktif terhadap tambahan peryaratan perizinan, ada kemungkinan perizinan tidak terselesaikan,” ujarnya.
Kegiatan desk ini diikuti oleh pelaku usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan dari berbagai instansi, termasuk Balai Besar POM Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY, serta Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman. Secara teknis, kegiatan dibagi dalam dua kelompok. Pertama, desk kelompok sertifikasi sarana produksi dalam rangka pemenuhan persyaratan Izin Produksi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB), yang diikuti oleh 13 UMKM. Kedua, kelompok desk registrasi produk pangan olahan, yang diikuti oleh 5 UMKM.
Dalam kegiatan ini juga diperkenalkan Inovasi si Paling BPOM yang dapat mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh informasi terkait perizinan obat dan makanan, dan juga inovasi Lancip yang akan mempercepat timeline layanan Penerbitan Sertifikat Izin Penerapan CPPOB oleh BBPOM di Yogyakarta. Dengan adanya 2 inovasi ini, diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi pangan olahan di wilayah DIY. Di akhir kegiatan, juga disampaikan komitmen petugas BBPOM di Yogyakarta terkait integritas pegawai dan anti gratifikasi.
