YOGYAKARTA. Sebagai unit pelayanan publik yang yang ikut berperan serta dalam penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan termasuk disabilitas, BBPOM di Yogyakarta terus melakukan pembenahan dan penambahan baik sarana maupun prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan juga diamanatkan dalam undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan layanan berkualitas bagi setiap pengguna layanan.
Mengacu kepada peraturan perundang-undangan tersebut, BBPOM di Yogyakarta mengundang Komite Disabilitas DIY dengan tujuan untuk lebih memperluas pengetahuan tentang pemenuhan hak dan perlindungan kepada para penyandang disabilitas khususnya di DIY. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada Jum’at (14/4) di BBPOM Yogyakarta secara hybrid dengan diikuti oleh semua petugas pelayanan publik.
Acara dibuka oleh Kepala BBPOM di Yogyakarta Trikoranti Mustikawati yang menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi diadakan untuk memberikan masukan yang berharga terkait penyediaan fasilitas pelayanan publik bagi kelompok rentan termasuk didalamnya disabilitas, karena setiap orang berhak memperoleh perlakuan dan pelindungan berkenaan dengan kekhususannya.
Sebagai narasumber adalah Ketua Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta, Farid Bambang SIswantoro yang dalam ketugasannya melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sesuai rencana bahwa DIY akan menjadi provinsi ramah difabel di tahun 2024. Setelah acara sosialiasi, dilakukan peninjauan terhadap sarana-prasarana BBPOM di Yogyakarta yang telah menyediakan fasilitas untuk disabilitas. Diharapkan warga difabel akan merasa nyaman untuk melakukan konsultasi maupun layanan lain, dengan adanya saran dan masukan dari Ketua Komite Disabilitas.
BBPOM di Yogyakarta
