Dalam rangka menindaklanjuti Inpres nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka Balai Besar POM di Yogyakarta membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal berdasarkan Surat Keputusan Gubernur nomor 257/Kep/2017 yang beranggotakan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP, Polda DIY, Bea Cukai, Kejaksaan Tinggi, Dinas Kominfo dan Kantor Pos.
Satuan tugas ini bergerak dalam hal pencegahan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam rangka sinkronisasi dan tukar menukar informasi serta data di bidang obat dan makanan, melakukan monitoring, evaluasi dan menindaklanjuti laporan/pengaduan/infromasi di bidang obat dan makanan, dan melakukan upaya penegakan hukum tindak pidana di bidang obat dan makanan ilegal.
Menindaklanjuti dari SK Gubernur tersebut pada hari Selasa, 12 Desember 2018, Balai Besar POM di Yogyakarta mengadakan pertemuan evaluasi satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan dalam kerangka Criminal Justise System. Pertemuan ini selain melakjukan evaluasi atas kegiatan yang telah dilakukan juga untuk menyamakan presepsi dalam hal penanganan tindak pidana di bidang obat dan makanan. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini akan lebih meningkatkan koordinasi dalam hal pencegahan dan pengawasan produk obat dan makanan ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta.
BBPOM di Yogyakarta
