Keamanan pangan telah menjadi perhatian dunia termasuk di Indonesia. Pemerintah mengatur masalah pangan dalam UU Pangan No. 18 tahun 2012. Pasal 68 UU Pangan tahun 2012 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan dalam menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai pangan secara terpadu
Dalam rangka menjalankan amanat UU Pangan No 18 tahun 2012 agar tercipta pengawasan pangan di pusat dan daerah yang terpadu maka diperlukan jejaring kerja diantara seluruh unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, konsumen dan produsen. Saat ini telah terbentuk Jejaring Promosi Keamanan Pangan. Melalui Jejaring Promosi Keamanan Pangan, dapat dikomunikasikan risiko keamanan pangan kepada masyarakat luas
Untuk itu, dalam mengupayakan pembangunan JPKP daerah melakukan komunikasi risiko dan edukasi keamanan pangan, BPOM RI mengadakan kegiatan jejaring Promosi Keamanan Pangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 di Ruang 302 Gedung IKM lantai 3 Fakultas Kedokteran UGM,Jl.Sekip Yogyakarta
Pada pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan materi tentang Penyebaran Informasi Keamanan Pangan di Daerah Istimewa oleh oleh Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Dra.Dyah Sulistyorini,M.Sc,Apt, pemateri dari BPOM RI tentang Jejaring Promosi Keamanan Pangan disampaikan oleh Yanti Ratnasari,Sp,MP Kepala Seksi Komunikasi Keamanan Pangan BPOM RI dan Hasil Kajian Keamanan Pangan(KLB) disampaikan oleh dr.Citra Indriyani, MPh
Diharapkan dari pemaparan materi dan diskusi yg telah dilakukan masalah keamanan pangan menjadikan suatu hal yang harus ditangani secara serius, sehingga pangan yg dikonsumsi masyarakat benar-benar aman dari seluruh mata rantai dari hulu ke hilir.
