Kegiatan Talkshow Live BBPOM di Yogyakarta

_x000D_

Perdagangan bebas menimbulkan dampak negatif tumbuhnya penyediaan berbagai produk obat dan makanan illegal termasuk produk palsu yang masuk melalui wilayah perbatasan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kecenderungan terjadinya peredaran obat dan makanan illegal, termasuk produk palsu tidak hanya di dalam negeri tetapi juga antar Negara.

_x000D_

Peredaran obat dan makanan illegal sangat merugikan Negara baik berupa finansial, maupun jaminan kesehatan konsumen yang mengkonsumsinya. Produk obat dan makanan illegal tidak dapat dipertanggungjawabkan/dijamin keamanan, manfaat serta mutunya karena tidak dilakukan evaluasi sebelum beredar.

_x000D_

Realitas ini mengharuskan Indonesia memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang efektif dan efisien untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Oleh karena itu SISPOM harus mencakup yang full spectrum dari pre market hingga post market control, disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. SISPOM dilaksankan Badan POM RI meliputi 3 lapis pengawasan, yakni (1) sub-sistem pengawasan produsen, (2) sub-sistem pengawasan konsumen dan (3) sub-sistem pengawasan pemerintah.

_x000D_

Upaya penegakan hukum yang dilakukan BBPOM di Yogyakarta terhadap para pelaku tindak pidana di bidang obat dan makanan belum memberikan efek jera. Pada tahun 2010, dari 12 kasus pro-justisia yang ditangani BBPOM di Yogyakarta dan telah disidangkan dengan vonis tetap. Sedangkan tahun 2011, dari 16 kasus, 14 kasus telah disidangkan dengan vonis tetap dan 2 kasus dalam proses. Putusan pengadilan yang tertinggi sampai saat ini berupa denda sebanyak Rp 2.000.000,- subsider 3 bulan kurungan.

_x000D_

Dalam hal kasus mengedarkan obat tanpa kewenangan (pasal 198 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), pada tahun 2010 terdapat 8 kasus pro-justisia dan semuanya sudah mendapat putusan pengadilan. Sedangkan tahun 2011 dari 13 kasus pro-justisia dan yang sudah diberikan putusan oleh pengadilan 12 kasus dan 1 (satu) kasus sudah P21 dan menunggu sidang. Namun kasus obat tanpa kewenangan tersebut semuanya dinyatakan tindak pidana ringan (tipiring). Putusan hakim belum dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan, bahkan potensial untuk terjadinya multiplikasi.

_x000D_

Dari kenyataan tersebut, BBPOM di Yogyakarta menyadari tidak dapat berperan sebagai single player dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Untuk itu diperlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan (stakeholder). Kerjasama lintas sector, utamanya dengan institusi penegak hukum haruslah menjadi arus utama yang berakibat pada diberikannya sanksi dengan efek jera. Salah satu upaya yang telah dan sedang dibangun adalah terbentuknya Tim Pemberantasan Obat dan Makanan illegal dengan ketua dari BBPOM dan anggotanya dari berbagai instansi terkait. Pembentukan ini berdasarkan karena pada tanggal 31 Januari 2011, Wakil Presiden Prof. Dr. Budiono telah meresmikan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan dengan harapan dapat memfasilitasi koordinasi di antara aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya masing-masing sehingga tidak muncul disharmoni di antara aparat khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan.

_x000D_

Tujuan pembentukan Satgas (Satuan Tugas) Pemberantasan Obat dan Makanan adalah: _x000D_

_x000D_

BBPOM di Yogyakarta

_x000D_

_x000D_
_x000D_