Yogyakarta. Melalui mekanisme pendampingan pangan olahan, 47 Nomor Izin Edar MD, berhasil didapatkan pada tahun 2023. Hal ini terungkap dalam Monitoring dan evaluasi (Monev) Pelaksanaan Pendampingan Pangan Olahan Balai Besar POM di Yogyakarta. Monev dilaksanakan pada hari Rabu (13/12/2023) di salah satu Resto yang ada di Yogyakarta. Kegiatan monev dihadiri oleh perwakilan dari stake holder terkait yaitu Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo, dan Dinas Peridustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, serta Dinas Koperasi Kabupaten Sleman.
Monev diawali dengan sambutan dari Ibu Chusnul Chotimah, Plh. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta. Dalam sambutannya, beliau mengapresiasi kerjasama dari lintas sektor di DIY, yang telah bersama sama mendorong UMKM untuk mendapatkan legalitasnya. Dukungan dari lintas sektor benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha pangan. Banyak kegiatan yang telah difasilitasi dengan adaya sinergi pendampingan UMKM pangan olahan, antara lain Bimtek CPPOB, fasilitasi pengujian produk, maupun biaya pendaftaran, sehingga semakin banyak UMKM pangan di DIY yang bisa lebih mudah dan lebih murah untuk mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE).
Setelah pembukaan disampaikan paparan capaian kegiatan pendampingan pangan olahan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Yogyakarta bekerjasama dengan instansi tekait. Dari hasil kegiatan ini diketahui bahwa hasil sampai akhir tahun berhasil mendapatkan 47 Izin edar MD yang berarti sekitar 48 % dari target yang telah ditetapkan tahun 2023. Untuk UMKM yang belum terbit NIEnya, akan terus dilakukan pendampingan di tahun 2024.
Dalam monev kali ini dibahas faktor faktor pendukung keberhasilan program pendampingan. Salah satu faktor pendukungnya adalah ketersedian dana kegiatan di masing masing instansi pendamping. Diharapkan dana pendampingan dimasing masing instansi masih tetap ada di tahun tahun selanjutnya. Selain keberhasilan program, dalam monev juga dibahas hal hal yang menjadi kendala. Salah satu kendala yang disampaikan adalah komitmen dan kemampuan dari pelaku usaha dalam menyiapkan dokumen serta kemampuan dalam menyiapkan sarana produksi yang diperlukan dalam proses pendaftaran MD. Dalam diskusi terungkap cukup banyak pelaku usaha yang mengerjakan dokumen dan proses registrasi ketika dilakukan pendampingan, tetapi ketika petugas pendamping tidak mendampingi maka proses pembuatan dokumen ataupun registrasi juga berhenti. Pada pertemuan itu juga terungkap bahwa ada beberapa pelaku usaha yang tidak bisa mengoperasikan komputer, sehingga proses penyiapan dokumen dan registrasi terhambat.
Dalam kesempatan pertemuan ini juga dilakukan koordinasi penganggaran untuk kegiatan ditahun 2024. Masing masing instansi menyampaikan kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun depan. Dengan koordinasi anggaran ini diharapkan kegiatan tahun depan dapat terlaksana dengan lebih baik. (AH)
