Keamanan pangan merupakan isu strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan sumberdaya manusia Indonesia. Pemerintah menyadari jaminan keamanan pangan yang baik akan menentukan derajad kesehatan masyarakat yang merupakan unsur penting dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Untuk itu diperlukan Sistem keamanan Pangan Terpadu (SKPT) yang melibatkan semua stakeholder kunci yang terlibat dalam keamanan pangan.
Sistem Keamanan Pangan Terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta (SKPT) terbentuk sejak tahun 2010 dengan ketua I dari Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan DIY (BKPP DIY), dan ketua II Balai Besar POM di Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan adalah pertemuan dan koordinasi terkait dengan kegiatan pengawasan, kajian-kajian dan promosi keamanan pangan sesuai dengan 3 jejaring yang ada pada SKPT.
Sejalan dengan kegiatan SKPT, pada tanggal 14 Oktober 2014, BBPOM di Yogyakarta mengadakan pertemuan dalam rangka Pengembangan dan Pemantapan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu di Daerah dengan mengundang satuan kerja perangkat daerah yang terlibat dalam keamanan pangan.Tema kali ini adalah Koordinasi dan tindak lanjut pengawasan pangan dalam rangka mewujudkan pangan yang aman bagi masyarakat. Tujuan umum dari pertemuan ini adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka pengawasan pangan terpadu sehingga masing-masing lintas sektor dapat menindaklanjuti hasil pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
Materi dalam acara ini diberikan oleh 2 nara sumber yaitu dari Balai Besar POM di Yogyakarta yang menyampaikan Hasil Pengawasan Sarana Pangan yang disampaikan oleh Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta yaitu Drs Abdul Rahim Apt M.Si , dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindagkop) Kabupaten Sleman menyampaikan mengenai Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pangan yang disampaikan oleh Kepala Disperindagkop yaitu Drs Pustopo.
Dari paparan tersebut, dilanjutkan dengan diskusi panel yang memberikan rekomendasi terkait dengan pengawasan terpadu yaitu meningkatkan koordinasi pengawasan pangan terpadu antar instansi terkait dan tindak lanjut yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan terutama yang terkait dengan peredaran atau penggunaan bahan berbahaya.
BBPOM di Yogyakarta
