YOGYAKARTA. Yogyakarta dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kuliner tradisional, mulai dari makanan konsumsi berat hingga kuliner berupa jajanan. Selain itu produk oleh-oleh terkenal lainnya juga banyak terdapat di Yogyakarta antara lain gudeg, bakpia, geplak dan lain-lain. Sebagai salah satu daerah sentra kuliner terbesar, maka diperlukan intensifikasi pengawasan terhadap pangan olahan beredar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam rangka mendapatkan gambaran tentang penerapan label pangan olahan di Propinsi DIY pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, maka pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Propinsi DIY. Pada kesempatan ini anggota DPR ditemui oleh Sekretaris Daerah DIY, Kepala BBPOM di Yogyakarta, staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Direktur Kesehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan, Direktur Registrasi Pangan Olahan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM dan perwakilan lintas sektor di DIY yaitu Kepala Dinas Kesehatan DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) DIY, Pengurus DPD Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan DIY, Asosiasi Pasar Tani (Aspartan) DIY, Asosiasi Pangan Olahan Kabupaten Kulon Progo (Mulia Boga Nusantara).
Pertemuan dibuka oleh Asisten Pemberdayaan SDM Setda DIY Arofa Noor Indriyani, dilanjutkan sambutan dari Staf Ahli Bidang Hukum Kemenkes Kuwat Sri Hudoyo, sambutan dari Komisi IX DPR RI Sumarjati Aryoso, presentasi dari Kepala BBPOM di Yogyakarta Rustyawati dan dilanjutkan diskusi. Dengan pertemuan ini, diperoleh informasi dan gambaran secara komperehensif tentang penerapan label pangan olahan di Propinsi DIY, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait penerapan label pangan olahan dan mendapatkan masukan dari beberapa pemangku kepentingan (stakeholder).
BBPOM di Yogyakarta
