Menjelang Masyarakat Ekonomi Asia/MEA, maka fokus prioritas sampling yang berbasis resiko menjadi sangatlah penting, karena dengan potensi keberagaman produk yang akan memenuhi pangsa pasar di Indonesia maka proses analisis risiko menjadi tahapan yang tidak boleh dikesampingkan. Keterbatasan cakupan sampling dengan peningkatan jumlah dan jenis komoditas yang ada di peredaran tentu saja diperlukan penentuan skala prioritas agar semua komoditas dengan masing-masing risiko mutu dan keamanannya dapat terwakili dan terdeteksi oleh Badan POM apabila ada indikasi pelanggaran atas aspek mutu dan keamanan baik itu dari cemaran bahan berbahaya, bahan yang dilarang maupun bahaya mikrobiologi yang tidak diinginkan.
Menindaklanjuti hasil pembahasan draft prioritas sampling yang sudah dilaksanakan pada 17-21 November 2015 di Jakarta, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, di Aula Balai Besar POM di Yogyakarta dilakukan review terhadap draft tersebut dengan melibatkan lintas bidang/ subbagian terkait yakni Seksi Pemeriksaan, Bidang Pengujian Pangan dan BB, Bidang Pengujian Mikrobiologi, Bidang Pengujian Terapetik, OT, Kosmetik, PK dan NAPZA, Subbagian Tata Usaha dan MM Pengujian. Materi sebagai bahan review disampaikan oleh Drs. Aris Hidayat, Apt untuk prioritas sampel Deputi III, Drs. Dwi Fitri Hatmoko, Apt untuk prioritas sampel Deputi I dan Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt untuk prioritas sampel Deputi II. Isu yang perlu digaribawahi pada review terhadap prioritas sampling 2016 antara lain adalah kebutuhan peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk beberapa parameter uji antara lain turunan sildenafil yang dalam Post Market Alert System /PMAS seringkali menjadi temuan pelanggaran dalam beberapa sediaan Obat Tradisional dan Produk Komplemen, terkait hal ini direkomendasikan oleh MM Pengujian untuk melakukan koordinasi ke PPOMN. Adanya alokasi triggered sampling untuk komoditas obat juga diharapkan nantinya akan menjadi solusi dalam upaya perlindungan masyarakat yang lebih aktif dan responsif, serta alokasi sampling surveilance yang lebih besar komposisinya dibanding tahun sebelumnya untuk komoditas kosmetik diharapkan akan mampu sebagai filter terhadap peredaran kosmetik impor dengan resiko tinggi maupun track record buruk dan juga peredaran kosmetik online yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
Melalui review draft prioritas sampling 2016 ini diharapkan berbagai kendala teknis akan mampu diantispasi dan diminimalisasi sehingga nawacita obat dan makanan aman dapat tercapai.
Balai Besar POM di Yogyakarta
