YOGYAKARTA. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Balai Besar POM di Yogyakarta telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik Pemerintah Daerah DIY, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, KPID, Asosiasi Profesi. Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian atau keberhasilan kerja sama yang telah disusun dan untuk mengetahui kendala pelaksanaan kerja sama telah telah ditandatangani, pada hari Rabu (07/12/2022) Balai Besar POM di Yogyakarta mengadakan kegiatan dengan tema “Pembahasan Efektifitas Implementasi Kerja sama antara Balai Besar POM di Yogyakarta dengan Lintas Sektor” . Kegiatan ini dihadiri oleh 45 (empat puluh lima) orang dari lintas sector, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan asosiasi lain.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta, Trikranti Mustikawati, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Obat dan Makanan diperlukan regulasi yang kuat sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien... baca selengkapnya
