Sistim Keamanan Pangan Terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai terbentuk sejak tahun 2010 dengan ketua I dari Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan DIY (BKPP DIY), dan ketua II BBPOM dii Yogyakarta. Kegiatan selama ini adalah pertemuan dan koordinasi terkait dengan kegiatan pengawasan, kajian-kajian dan promosi keamanan pangan sesuai dengan 3 jejaring yang ada pada SKPT.
Sejalan dengan kegiatan SKPT, pada tanggal 11 November 2013, BBPOM di Yogyakarta mengadakan pertemuan dalam rangka Pengembangan dan Pemantapan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu di Daerah dengan mengundang satuan kerja perangkat daerah beserta dengan organisasi non pemerintah yaitu dari PKK, Dharma Wanita, Badan Kerjasama Organisasi Wanita DIY.
Tema dari kegiatan kali ini adalah Peningkatan pengawasan dalam rangka meminimalisir pemakaian bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan. Tujuan secara umum dari pertemuan ini adalah meningkatkan sistem pengawasan pangan nasional sehingga pangan yang beredar memenuhii persyaratan keamanan, gizi dan mutu. Tema ini dipilih sejalan dengan aktivitas yang juga dilakukan oleh BKPP DIY yang sedang melakukan pengkajian terhadap kandungan formalin pada buah segar terutama buah-buah impor yang membanjiri sarana distribusi di Yogyakarta.
Materi dalam acara ini diberikan oleh 3 nara sumber yaitu dari BKPP DIY sebagai ketua tim SKPT di DIY, BBPOM di Yogyakarta yang menyampaikan hasil pengawasan terhadap penggunaan bahan berbahaya pada pangan, dan Disperindag DIY yang memiliki kewenangan mengeluarkan ijin terhadap pelaku usaha distribusi bahan berbahaya sekaligus tindak lanjut yang selama ini telah dilakukan.
Dari ketiga paparan tersebut, dilanjutkan dengan diskusi panel yang memberikan beberapa rekomendasi terkait dengan penggunaan bahan berbahaya pada pangan yaitu :
- Secara bersama-sama meningkatkan KIE kepada masyarakat agar menjadi masyarakat cerdas, yang bisa memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. KIE ini tentunya tidak hanya melibatkan SKPD terkait saja tetapi juga organisasi non pemerintah, sebagai ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat
- Tindak lanjut yang lebih tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan terkiat dengan peredaran atau penggunaan bahan berbahaya.
- Koordinasi pelaksanaan pengawasan antar instansi terkait.
