Yogyakarta – Regulasi pangan olahan memiliki peran strategis, bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai instrumen penting untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dalam rangka menyampaikan perkembangan dan pembaruan kebijakan terkini, Direktorat Standardisasi Pangan Olahan (SPO) BPOM menyelenggarakan kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Regulasi di Bidang Pangan Olahan pada Selasa (10/02/2026) di Kota Yogyakarta.
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala BBPOM di Yogyakarta, Ani Fatimah Isfarjanti, dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh petugas UPT BPOM seluruh Indonesia, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DIY, akademisi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, serta pelaku usaha. Kehadiran BPOM dalam forum ini merupakan bentuk nyata komitmen untuk memperkuat koordinasi, advokasi, serta penyamaan persepsi dalam pelaksanaan pengawasan pangan olahan di daerah.
Dalam sambutannya, Kepala BBPOM di Yogyakarta menegaskan bahwa regulasi hadir untuk memastikan setiap pangan olahan yang beredar memenuhi aspek keamanan, mutu, dan gizi, serta memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Regulasi yang dipahami dan diterapkan secara konsisten akan menciptakan iklim usaha yang sehat, transparan, dan berdaya saing.
Direktur Standardisasi Pangan Olahan BPOM, Dwiana Andayani, yang hadir secara daring, menyampaikan pengantar mengenai arah kebijakan dan perkembangan regulasi terbaru di bidang pangan olahan. Materi yang disosialisasikan meliputi regulasi label dan iklan pangan, ketentuan klaim pada label dan iklan pangan olahan, Informasi Nilai Gizi, serta batas maksimal cemaran mikroba pada pangan olahan. Penyampaian materi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sekaligus keseragaman implementasi di lapangan.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan simbolis materi sosialisasi “Pedoman Mitigasi Risiko Keberadaan Residu Antibiotik dan Mikroba Resistan Antibiotik pada Pangan Olahan” kepada perwakilan OPD di DIY sebagai bentuk dukungan penguatan pengawasan di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara Badan POM Pusat, UPT di daerah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi yang solid menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem pengawasan pangan olahan yang efektif dan berkelanjutan, demi menjamin perlindungan kesehatan masyarakat serta mendukung terciptanya generasi sehat dan sumber daya manusia unggul.
BBPOM di Yogyakarta
