Bertempat di University Club Hotel, Bulaksumur UGM Yogyakarta berlangsung kegiatan Pengembangan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu dan Promosi Keamanan Pangan Balai Besar POM di Yogyakarta bersama instansi terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 10-11 Agustus 2010. Kegiatan tingkat regional tersebut dihadiri peserta dari 48 instansi yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan yaitu Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota se DIY, Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota se DIY, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Propinsi, Kabupaten/Kota se DIY, Dinas Pertanian Propinsi, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi, Kabupaten/Kota se DIY, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Propinsi, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi D Propinsi, Kabupaten/Kota se DIY, Tim Penggerak PKK DIY, Pusat Kajian Makanan Tradisional (PKMT) UGM, Lembaga Konsumen Yogyakarta, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi DIY, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, Satpol PP Propinsi, LP-POM MUI, Balai Laboratorium Kesehatan, PD Ikatan Apoteker Indonesia, GP Jamu.
_x000D_Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jalinan kerjasama dan koordinasi terkait pelaksanaan program kerja. Masukan-masukan dari instansi stake holder bisa menjadi bahan evaluasi program yang sudah dilaksanakan dan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program yang akan datang, dan koordinasi dengan instansi terkait akan menunjang keberhasilan dan optimalisasi pelaksanaan program pengawasan Obat dan makanan di wilayah Propinsi DIY.
_x000D_Acara dibuka oleh Kepala Balai Besar POM Yogyakarta, Drs. Endang Kusnadi, M.Kes, Apt, dan dilanjutkan presentasi 3 pemateri secara panel oleh Kepala Balai Besar POM Yogyakarta, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi DIY serta Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Propinsi DIY. Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar POM Yogyakarta menyatakan bahwa risiko yang dihadapi masyarakat dalam mengkonsumsi obat dan makanan semakin meningkat akibat merebaknya praktik-praktik perdagangan obat dan makanan di jalur illegal, penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan dan minuman, dan pesatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang produksi makanan dan minuman yang sering kurang atau tidak mengindahkan cara pembuatan makanan yang baik. Tantangan ini semakin diperberat dengan menipisnya entry barrier antar Negara akibat globalisasi perdagangan dan regionalisasi perdagangan bebas di tingkat ASEAN yang didukung oleh canggihnya teknologi produksi dan transportasi. Disisi lain produk obat dan makanan tidak mengenal batas wilayah dan perkembangan teknologi dan transportasi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan signifikan pada industri obat dan makanan yang berdampak pada peningkatan produksi dalam skala yang besar, produk yang dihasilkan dalam waktu yang sangat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dan daerah melalui jaringan distribusi yang sangat luas dan menjangkau seluruh strata atau lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap masyarakat dari risiko kesehatan obat dan makanan yang tidak memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan atau khasiat, dan mutu menjadi sangat penting. Peran Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat penting dan strategis dalam upaya pengawasan obat dan makanan.
_x000D_Dalam paparan materinya, Kepala Balai Besar POM Yogyakarta menyatakan masalah Keamanan Pangan seperti bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu jika tidak dikendalikan sejak dini sehingga diperlukan sistem kewaspadaan dan penanggulangan keamanan pangan. Pengendalian dan kewaspadaan harus dilakukan simultan bersama-sama pemerintah, produsen, dan masyarakat pada umumnya sebagai konsumen. Oleh karena itu Badan POM telah mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga dalam kegiatan yang terkait dengan pengawasan, promosi ataupun kajian resiko terhadap keamanan pangan. Kepala BKPP, dalam kesempatan itu memaparkan upaya-upaya yang telah ditempuh BKPP dalam rangka mendukung upaya keamanan pangan. Disinyalir masih ditemukan produk pangan yang tidak memenuhi mutu dan keamanan pangan (penggunaan bahan tambahan dilarang), penggunaan BTP (Bahan Tambahan Pangan) melebihi batas maksimal, adanya cemaran kimia-biologi-fisik, pangan yang kadaluarsa, adanya daging bangkai, adanya daging glonggongan dan adanya makanan olahan yang belum terdaftar, dsb. Kebijakan penanganan keamanan pangan di provinsi DIY mengacu pada landasan hukum (seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri), meningkatkan pengawasan di setiap mata rantai pasok pangan yang diduga dapat menimbulkan masalah keamanan pangan dimulai dari produksi, pengolahan, distribusi, penyajian sampai dikonsumsi masyarakat, membentuk tim SKPT (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) bersama instansi terkait yang dibidani oleh Balai Besar POM Yogyakarta dan menginventarisasi lokasi sasaran pengawasan. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop Propinsi DIY dalam pemaparannya menyampaikan permasalahan dalam pengawasan di lapangan.
_x000D_Selesai presentasi tersebut, acara dilanjutkan dengan dialog dan diskusi peserta. Dalam diskusi tersebut disepakati bersama untuk meningkatkan kerjasama dan networking dalam pengawasan obat dan makanan sehingga tercipta pengawasan yang efektif, efisien dan berkesinambungan antara BBPOM dengan Pemda Propinsi atau Kabupaten/Kota se-DIY.
_x000D_Balai Besar POM di Yogyakarta
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
