Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM tidak dapat bertindak sebagai single player dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, Badan POM perlu mendapat dukungan dan kerja sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, antara lain Dinas Kesehatan DIY, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DIY, Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY. Ini tercermin dalam Filosofi yang mendasari pembangunan daerah DIY, Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tanggal 13 Juni 2014 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY dan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta. Dilanjutkan pada tanggal 16 Juni 2014, secara paralel telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta dengan Kepala Dinas Kesehatan DIY, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DIY, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY.
Penandatangan ini merupakan perpanjangan tangan kegiatan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur DIY dan Kepala Badan POM RI, sekaligus antara Bupati dan Walikota se-DIY dengan Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta terkait kerjasama pengawasan obat dan makanan terpadu yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014.
Dalam sambutannya, Drs. Abdul Rahim, MSi, Apt. selaku Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta berharap dengan perjanjian kerjasama ini kerjasama Balai Besar POM dan Lintas Sektor dapat semakin solid untuk melindungi masyarakat dalam memperoleh obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat. Kepala Dinas Kesehatan DIY, dr. RA. Arida Oetami, M.Kes. menggarisbawahi tentang hasil Riset Kesehatan Dasar 2013, dimana DIY yang menduduki peringkat tertinggi se-Indonesia untuk prevalensi kanker, dan ini merupakan akibat dari konsumsi produk yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Beliau berharap dengan kerjasama ini dapat bersama-sama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat DIY. Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DIY, Ir. Riyadi Ida Bagus Salyo Subali, MM mengajak semua instansi untuk mengedukasi konsumen agar menjadi konsumen yang cerdas. Lain halnya dengan Bapak Tri Suparyanto, S.Pd, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY, yang berwenang melakukan penagawasan media elektronik (radio dan televisi), sangat mengapresiasi kerjasama ini, karena jika selama ini terdapat tayangan di media yang menyesatkan. Badan POM sebagai institusi yang mempunyai kemampuan dalam pengawasan peredaran produk obat dan makanan berkewajiban dan berwenang untuk secara proaktif menginformasikan kepada KPID DIY sehingga dapat melakukan penindakan terhadap siaran yang dipandang menyesatkan dan tidak bertanggungjawab secara cepat dan simultan.
Balai Besar POM di Yogyakarta
