Upaya penegakan hukum yang dilakukan Badan POM terhadap pelaku tindak pidana di bidang obat dan makanan belum memberikan efek jera. Dari kenyataan tersebut, Badan POM menyadari tidak dapat berperan sebagai single player dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan. untuk itu diperlukan dukungan dan kerjasama dari semua pemangku kepentingan (stakeholder), utamanya dengan institusi penegak hukum haruslah menjadi arus utama yang berakibat pada diberikannya sanksi dengan efek jera.
_x000D_Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Besar POM di Yogyakarta sebagai salah satu UPT Badan POM RI telah melaksanakan Pertemuan Rencana Aksi pembentukan Tim Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal pada tanggal 11 November 2011, dilanjutkan dengan operasi bersama dalam rangka pemberantasan obat dan makanan illegal diwilayah DIY serta melaksanakan pertemuan evaluasi hasil dan rencana tindak lanjut pemberantasan obat dan makanan illegal yang berlangsung pada tanggal 7 Desember 2011.
_x000D_Dalam pertemuan tersebut, disampaikan hasil operasi bersama Balai Besar POM di Yogyakarta dengan instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan, Disperindagkop, Satpol PP, BNNP, BNNK dan Kepolisian di wilayah DIY yang dimulai pada tanggal 14 November 2011 di kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul. Hasil operasi bersama tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi dalam kesempatan ini diucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dan peran serta dari Bapak/Ibu Tim Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.
_x000D__x000D_
_x000D_
BBPOM di Yogyakarta
_x000D__x000D_ _x000D_ _x000D_
