Yogyakarta- Dalam rangka pengendalian resistensi antimikroba di kota Yogyakarta, BBPOM di Yogyakarta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai langkah strategis memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kesehatan masyarakat yang semakin kompleks, di Ruang Rapat Walikota Yogyakarta, Rabu (25/02/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya, dan perwaklan OPD terkait.
Kepala BBPOM di Yogyakarta, Ani Fatimah menyampaikan bahwa resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) memiliki dampak yang sangat serius, antara lain menurunnya efektivitas obat, meningkatnya risiko penyebaran penyakit, infeksi yang lebih berat dan sulit diobati, hingga berpotensi menyebabkan kematian. Salah satu penyebab AMR adalah tingginya penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Yogyakarta, sebanyak 30 Persen apotek di Yogyakarta masih melayani penjualan antibotik tanpa resep dokter, sehingga diperlukan penguatan kebijakan daerah melalui penerbitan Surat Edaran Walikota Yogyakarta sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung program nasional pengendalian AMR.
Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyambut baik inisiatif tersebut dan menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung upaya tersebut, dengan penyusunan Surat Edaran Pengendalian AMR. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan penggunaan antibiotik, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan obat secara bijak dan sesuai resep dokter. Selanjutnya teknis pelaksanaan akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Emma Rahmi Aryani.
Melalui sinergi antara BBPOM di Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, upaya pengendalian resistensi antimikroba diharapkan mampu memperkuat ketahanan dengan kesehatan daerah serta mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
