_x000D_
Bertempat di Grage Jogja Hotel, Jl. Sosrowiajyan 242 Yogyakarta berlangsung kegiatan Sosialisasi Kelembagaan Balai Besar POM di Yogyakarta bersama instansi terkait di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 02 Agustus 2010. Kegiatan tingkat regional tersebut dihadiri peserta dari 47 instansi yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan yaitu Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota se DIY, Dinas Pendidikan Propinsi, Kabupaten/Kota se DIY, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Propinsi, Kabupaten/Kota se DIY, Dinas Pertanian Propinsi, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman, Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi, Kabupaten/Kota se DIY, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Propinsi, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi D Propinsi, Kabupaten/Kota se DIY, Tim Penggerak PKK DIY, Pusat Kajian Makanan Tradisional (PKMT) UGM, Lembaga Konsumen Yogyakarta, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi DIY, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY, Satpol PP Propinsi, LP-POM MUI, Balai Laboratorium Kesehatan, PD Iakatan Apoteker Indonesia, GP Jamu. _x000D_
_x000D_
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan jalinan kerjasama dan koordinasi terkait pelaksanaan program kerja. Harapan kami dengan masukan-masukan dari instansi stake holder bisa menjadi bahan evaluasi program yang sudah dilaksanakan dan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program yang akan datang, dan koordinasi dengan instansi terkait akan menunjang keberhasilan dan optimalisasi pelaksanaan program pengawasan Obat dan makanan di wilayah Propinsi DIY._x000D_
_x000D_
Acara tersebut dibuka oleh Kepala Balai Besar POM Yogyakarta, Drs. Endang Kusnadi, M.Kes, Apt, dan presentasi materi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Dra Zulaimah, M.Si. Apt. yang merangkap sebagai Plh. Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen. Dalam sambutannya, Kepala Balai Besar POM Yogyakarta menyatakan bahwa risiko yang dihadapi masyarakat dalam mengkonsumsi obat dan makanan semakin meningkat akibat merebaknya praktik-praktik perdagangan obat dan makanan di jalur illegal, penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional, bahan kimia berbahaya pada kosmetik, penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan dan minuman, dan pesatnya pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang produksi makanan dan minuman yang sering kurang atau tidak mengindahkan cara pembuatan makanan yang baik. Tantangan ini semakin diperberat dengan menipisnya entry barrier antar Negara akibat globalisasi perdagangan dan regionalisasi perdagangan bebas di tingkat ASEAN yang didukung oleh canggihnya teknologi produksi dan transportasi. Kawasan pasar bebas ini dan harmonisasi regulasi di bidang obat, obat tradisional, dan kosmetik di tingkat ASEAN akan menciptakan pasar tunggal ASEAN dengan implikasi yang luas. Potensi dan peluang ekspor memang akan terbuka lebar, tetapi pada saat yang sama pasar Indonesia akan mendapat tantangan dengan membanjirnya produk-produk impor termasuk obat dan makanan, termasuk kosmetik dan obat tradisional. Disisi lain produk obat dan makanan tidak mengenal batas wilayah dan perkembangan teknologi dan transportasi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan signifikan pada industri obat dan makanan yang berdampak pada peningkatan produksi dalam skala yang besar, produk yang dihasilkan dalam waktu yang sangat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dan daerah melalui jaringan distribusi yang sangat luas dan menjangkau seluruh strata atau lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap masyarakat dari risiko kesehatan obat dan makanan yang tidak memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan atau khasiat, dan mutu menjadi sangat penting. Peran Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat penting dan strategis dalam upaya pengawasan obat dan makanan._x000D_
_x000D_
Dalam paparannya, Dra. Zulaimah, M.Si, Apt menyatakan hasil-hasil yang telah dicapai Balai Besar POM Yogyakarta dalam pengawasan obat dan makanan menyangkut pelatihan yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan untuk petugas Balai Besar POM, ataupun petugas di Pemda, pengawasan sarana produksi dan distribusi, pengawasan sarana pelayanan kesehatan, sampling dan pengujian produk, penyidkan beserta tindak lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula rencana tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan agar tercipta pengawasan yang efektif, efisien dan berkesinambungan sehingga masyarakat terlindung dari risiko kesehatan obat dan makanan yang tidak memenuhi kriteria keamanan, kemanfaatan atau khasiat, dan mutu produk._x000D_
_x000D_
Selesai presentasi tersebut, acara dilanjutkan dengan dialog dan diskusi peserta. Dalam diskusi tersebut terungkap keinginan pemda untuk dapat diikutkan pelatihan yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan, karena sebagian besar pengawas yang telah dilatih BBPOM Yogyakarta telah pensiun atau alih tugas ke bagian lain, sehingga Dinas terkait kekurangan tenaga penyuluh dan pengawas. Selain itu terungkap pula bahwa perlu penegasan terhadap produk olahan yang mengajukan sertifikasi halal harus memiliki no.registrasi dan agar terjadi sinergi dalam peizinan halal antara MUI dan BBPOM Yogyakarta. Disisi lain pengawasan JAS agar ditingkatkan untuk pengawasan ke Kabupaten di DIY, karena selama ini banyak yang pengawasan dilaksanakan di ibukota propinsi. Dalam kesempatan dialoq tersebut disepakati bersama agar dibuat rekomendasi dan pembagian tugas yang jelas sehingga tercipta pengawasan yang efektif, efisien dan berkesinambungan antara BBPOM dengan Pemda Propinsi atau Kabupaten/Kota se-DIY._x000D_
_x000D_
Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk melakukan pengawasan obat dan makanan secara komprehensif yang melibatkan instansi terkait. _x000D_
Balai Besar POM di Yogyakarta
_x000D_