Banyaknya penyalahgunaan obat serta makanan mengandung bahan berbahaya yang beredar dimasyarakat telah menjadi perhatian sangat serius bagi pemerintah, hal ini tercermin dengan diterbitkannya Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
Data menunjukan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2018, terjadi banyak peredaran obat dan makanan terlarang diseluruh wilayah provinsi, maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan banyak terjadinya korban dikalangan masyarakat khususnya pada generasi muda, dan anak-anak.
Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan umum pemerintahan pada level provinsi, dan kabupaten/kota, melakukan pengawasan dan pengendalian kepada gubernur, dan bupati/wali kota, terhadap keseluruhan urusan konkuren yang sudah menjadi kewenanganya, dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga non kementerian terhadap pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat. berita selanjutnya
