Tantangan Pengawasan Obat di era Jaminan Sosisal Kesehatan

15-01-2014 Yogyakarta Dilihat 3182 kali

Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menerapkan Jaminan Sosial Kesehatan sejak 1 Januari 2014 yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Mengantisipasi dampak negatif dari penerapan Jaminan Sosial bidang Kesehatan tersebut, khususunya yang berkaitan dengan pendisitribusian sediaan Farmasi, pada hari kamis 9 Januari 2014 Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD-IAI) Yogyakarta mengadakan pertemuan silaturahmi di ruang rapat Balai Besar POM di Yogyakarta.

Para pengurus PD-IAI Yogyakarta berjumlah 12 orang dipimpin langsung oleh ketua PD-IAI Yogyakarta Drs. Nunut Rubiyanto, Apt.  Sedangkan dari Balai POM Kepala Balai POM di Yogyakarta Drs. Abdul Rahim, Apt., M.Si didampingi oleh 7 Pejabat Struktural. Pertemuan berlangsung konstruktif dalam suasana penuh kekeluargaan membahas peran Apoteker dalam era Jaminan Sosial Kesehatan.  

Dalam diskusi tersebut para peserta memahami bahwa pemberlakuan Jaminan Sosial bidang Kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan kesempatan bagi anggota IAI untuk meningkatkan peran profesionalnya dalam bidang kesehatan. Sehingga perlu pembinaan bagi para anggota dalam meningkatkan kapasitas kompetensi dan kehadiran di Apotek.  Disisi lain juga harus diantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal oleh dokter BPJS. Banyak masukan yang positif dari pertemuan ini khususnya mengenai pengawasan pendistribusian sediaan farmasi. Pertemuan serupa akan lebih diintensifkan lagi di masa mendatang.

 Balai Besar POM di Yogyakarta

Sarana